Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.907

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Trias Politika Unri Conference Series: Community Engagement Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)

Firmansyah Putra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author-ID : 5738667

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sinta Yusuf; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

ABSTRACT Supervision of the implementation of government, especially towardsThe performance of the Village Head is one of the reasons the BPD was formed. Surveillance effortsregarding the performance of the Village Head is intended to prevent fraudauthority exercised by the Village Head. The authority of the BPD to supervise the performance of the Village Head is divided into four, namely the Village Head directing and managing Village Original Income (PAD) following the national and regional budget systems. PAD management is managed through the APBDdes which is determined every year for the management of Village Original Income (PAD) which is carried out through the stages of planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and supervision activities based on the principles of transparency, accountability, participatory as well as orderly and disciplined.The Village Head increases the income of the community and village by establishing a Village Owned Enterprise (BUMDes) in accordance with the needs and potential of the village. BUMDes has a function as a facilitator, mediator and motivator. The Village Head is able to increase employment opportunities for the village community by focusing on community empowerment activities which This is done through the first few activities, creating an atmosphere or climate that allows the community's potential to develop (enabling). Second, strengthening the potential or power possessed by the community (empowering). Third, empowering also means protecting. As well asThe role of the Village Head in directing the geographical conditions of the village as agricultural land can be done by: community development, service and community development.In realizing Performance MonitoringVillage Government by the Consultative BodyVillages should prioritize intense supervision, because supervision is a very important factor for the success of a job and so that the work can be completed according to a predetermined plan. Keywords :Supervision, Village Consultative Body, Village Head Abstrak Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadapkinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasanterhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan ataskewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kewenangan BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa terbagi menjadi empat yaitu Kepala Desa mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.BUMDes memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator danmotivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Serta peran Kepala Desa dalam mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian dapat dilakukan dengan carapembinaan terhadap masyarakat, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat.Dalam mewujudkan Pengawasan KinerjaPemerintah Desa oleh Badan PermusyawaratanDesa sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kata kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun Dedi Irawan; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

1.untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa mrnggunakan sistem E-votting di desa Ranggo kecematan limun 2.untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala Desa menggunakan sistem E- votting di desa ranggo Kecamatan limun kabupaten sarolangun

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Yasin Abdul Haq; Irwandi Irwandi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ikhwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas.Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasalpasal yang bertentangan dengan konstitusi.Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasa n rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Abstract This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problemare: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle oft The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic" Virus Disease 2019 (Covid-19)” or “In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance". Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations

PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA Deki Azhari; Syamsir Syamsir; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

AbstrakThis study aims to analyze the arrangements regarding the settlement of disputes over the results of the Village Head Election. The Village Head Election is a forum to accommodate the aspirations of the village community in terms of politics as well as a means of changing leadership in the village government, but in the process there are often disputes in the implementation of village head elections caused by various kinds of fraud that occur such as the existence of prospective candidates who violate the requirements, process election and vote counting that is not honest and fair and the election committee acts unfairly and favors one of the candidates, and others. The election of village heads and their settlement has been regulated in UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages which gives authority to the Regent/Mayor to settle disputes over the election of the village head, while the position of Regent/Mayor is a political position and is also included in the executive group, which should every disputes or disputes are resolved by the judiciary. Actually there is the most relevant solution to be applied in resolving disputes over the results of the village head election, namely through the "non-litigation" route as long as a clear legal umbrella is made from the legislators by revising the Village Law. The research method used is normative juridical and the approach used is a Conceptual Approach, a Normative Approach and a Historical Approach Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pengaturan mengenai pembayaran hasil Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal politik sebagai sarana pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan desa, namun dalam prosesnya sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh berbagai macam pelanggaran yang terjadi seperti adanya calon yang dan penghitungan suara yang tidak jujur dan adil serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa dan penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keputusan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan pemilihan kepala desa, sedangkan jabatan Bupati/Walikota adalah jabatan dan juga termasuk golongan eksekutif, yang mana setiap sengketa atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah yang mana seharusnya setiap perselisihan atau diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah Sebenarnya ada solusi yang paling relevan untuk diterapkan dalam pembayaran hasil pemilihan kepala desa yaitu melalui jalur “non litigasi” asalkan dibuatkan suatu payung hukum yang jelas dari pembuat Undang-Undang dengan merevisi Undang-Undang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan penerapan undang-undang dan pendekatan sejarah

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG jefri marivick; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20468

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang dengan adanya kejadia kecelakaan ketek hias yang terjadi di kawasan wisata danau sipin pada tanggal 22 februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskripstif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian para pengemudi ketek hias masih ada yang tidak mengikuti aturan tersebut dan masih ada oknum pengemudi ketek hias yang memuatkan penumpang ketek hias melebihi kapasitas maksimal ketek hias.Kata Kunci: Kepariwisataan, Ketek Hias, dan Keselamatan Penumpang

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Muhammad Aldi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.21678

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan republik indonesia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan masyarakat hukum adat sistem hukum indonesia? Dan bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ? Metode penelitian penulisan skripisi ini adalah Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di negara republik indonesia, hal ini jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tepatnya tercantum didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat. Sehingga sampai saat ini entitas masyarakat hukum adat masih dalam keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya terutama di sistem tata hukum negara republik Indonesia. Dan persoalan pokok yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah mengenai peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat yang belum mendapat penjelahan mengenai istilah masyarakat hukum adat tersebut. Masyarakat hukum adat selama ini belum dilindungi secara optimal oleh konstitusi republik indonesia. belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga dapat menimbulkan ancaman stabillitas keamanan nasional.

Co-Authors A Zarkasi Ahmad Baidawi Ansorullah Ansorullah Citra Darminto Dedi Irawan Deki Azhari Dimas Rizal Hapsa Hapsa Hartati Hartati Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi jefri marivick M. Yusuf Mar Atun Saadah Muhammad Aldi Saidina Usman Sinta Yusuf Suci Pratiwi, Cholillah Syamsir Syamsir Yasin Abdul Haq

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law